Moratorium SPPG dan Masa Depan MBG, Pemerintah Fokus Benahi Keamanan dan Ketepatan Sasaran

Rencana aksi sejumlah mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di depan DPR RI pada 1 Oktober 2026 muncul di tengah tuntutan mengenai kepastian operasional dapur, investasi, dan kebijakan moratorium. Koordinator aksi Sawaludin Aweng pada 24 September mengatakan para mitra tetap mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), tetapi meminta penyelesaian terhadap dapur yang belum beroperasi. Di sisi pemerintah, MBG tetap berjalan. Data BGN per 31 Agustus 2026 menunjukkan program telah menjangkau 56,99 juta penerima manfaat atau 76,45 persen dari target 74,56 juta penerima. NTBSatu

Penataan SPPG yang dilakukan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan jumlah dapur, tetapi juga keamanan pangan dan kepatuhan operasional. Kepala BGN Sudaryono pada 7 September 2026 mengumumkan penghentian sementara 1.999 SPPG yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Pada 16 September, BGN kembali menghentikan sementara 1.276 SPPG karena persoalan pemenuhan SLHS. Langkah pengawasan berlanjut pada 23 September ketika empat SPPG dihentikan permanen karena dinilai tidak memenuhi standar keamanan pangan dan disiplin operasional. Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan berdasarkan pemantauan lapangan dan tingkat pelanggaran. Badan Gizi Nasional

Pembenahan tersebut berjalan bersamaan dengan penyaluran anggaran MBG. Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI pada 17 September 2026, Sudaryono menyampaikan bahwa realisasi anggaran MBG hingga 16 September telah mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89 persen dari pagu Rp218,77 triliun. BGN juga melakukan penajaman sasaran dengan mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima dan mengarahkan ekspansi berikutnya kepada kelompok yang lebih membutuhkan, termasuk wilayah 3T dan daerah dengan kebutuhan intervensi gizi lebih tinggi. Menurut Sudaryono, selisih terhadap target penerima bukan berarti program dihentikan, melainkan bagian dari pembenahan tata kelola agar perluasan berlangsung bertahap, aman, dan akuntabel. Badan Gizi Nasional

Persoalan mitra di NTB tetap membutuhkan penyelesaian administratif dan kepastian operasional. Ketua Satgas MBG NTB Fathul Gani pada 23 September menyebut sekitar 300 SPPG belum beroperasi, dengan tingkat kesiapan yang berbeda-beda. Sebagian telah selesai, sedangkan sebagian lain masih berada pada tahap pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan dialog antara pemerintah, BGN, pemerintah daerah, dan mitra tetap relevan, sementara standardisasi dapur dan keamanan pangan menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan program MBG pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.